Hubungan Manusia dengan Keadilan

Definisi keadilan

ke.a.dil.an
[n] sifat (perbuatan, perlakuan, dsb) yg adil: dia hanya mempertahankan hak dan ~ nya; Pemerintah menciptakan ~ bagi masyarakat

Menciptakan Keadilan Publik bagi Perempuan Korban

Pembunuhan selalu menyisakan duka bagi korban dan keluarganya, menimbulkan teror bagi perempuan lain, terutama bila pembunuhan didahului perkosaan. Membaca berita tentang penemuan mayat perempuan, hati saya selalu berdebar. Apakah disertai perkosaan? Pengadilan yang memihak pada kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban adalah harapan utama seluruh perempuan Indonesia.

Kali pertama ditemukan perempuan baik itu (IN) 24 tahun, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah yang hilang kontak selama 10 hari masih lengkap dengan pakaian dan tak tampak tanda-tanda kekerasan seksual. Terhadap kasus itu, media memberitakan dengan sangat vulgar, menyebut identitas korban secara lengkap tetapi hanya memberikan inisial nama bagi para pelaku. Publik akhirnya mengetahui dengan persis kronologis kejadian; korban dilumpuhkan agar tak melawan dan berteriak, diperkosa secara brutal, beramai-ramai sepanjang malam, dipaksa mandi untuk menghilangkan bukti, dipukul kepalanya hingga pingsan, lalu dibunuh. Sadis, menyayat hati. Media juga mengabarkan bahwa pembunuh adalah pimpinan geng preman, yang juga kekasih korban.

Pemberitaan semacam itu, dalam pandangan saya justru terkesan mempertontonkan kebrutalan pelaku dan menyalahkan korban karena memacari preman. Pihak perempuan yang sejatinya menjadi korban, selalu disalahkan. Publik yang tidak memiliki perspektif kuat tentang hak asasi manusia (HAM) bisa langsung menyalahkan korban karena memacari preman. Alhasil, apa yang dialami korban sesungguhnya bagian dari konsekuensi.

Memahami Kekerasan Seksual

Perkosaan adalah tindakan kejahatan dan pelanggaran terhadap HAM, dimana perempuan selalu menjadi korbannya. Perkosaan bisa terjadi dalam pacaran, perkosaan yang dilakukan beramai-ramai (gang-rape), perkosaan dalam rumah tangga (marital rape), incest, perkosaan terhadap anak, perkosaan di penjara, perkosaan oleh orang yang tidak dikenal, maupun dalam situasi perang. Dalam beberapa yurisdiksi, istilah ‘perkosaan’ (rape) telah dihapus dan menjadi ‘tindakan kriminal seksual’ (criminal sexual conduct) atau ‘kekerasan seksual’ (sexual assault).

Kekerasan seksual bagian dari kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dirumuskan dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite CEDAW PBB tahun 1992 dan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993 yakni setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis jender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan seksual termasuk kejahatan yang melanggar HAM. Pengadilan Kejahatan Internasional (International Criminal Court) telah memasukkan perkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang ditanganinya sejak 2002. Di Indonesia, Komnas Perempuan mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan seksual menjadi 14 jenis, dimana kasus perkosaan menempati rangking wahid yang paling sering terjadi yakni sejumlah 4.391 selama kurun waktu 1998-2011.

Menghukum Pelaku, Efek Jera bagi Calon Pelaku Lainnya, dan Memberi Keadilan untuk Korban

Tiga tahun terakhir ini, kita selalu disuguhi belbagai berita kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban (pacar, suami, ayah, kakak, paman, kakek), orang-orang yang dikenal korban (teman, atasan/bos), tidak dikenal korban (sopir), dilakukan ditempat umum (angkot, gedung perkantoran, lapangan), maupun di tempat tertutup (kamar, rumah).

Kekerasan seksual terjadi karena relasi kuasa yang tidak setara antara korban dan pelaku. Lantas, mengapa laki-laki memperkosa perempuan? Menurut Alexandra Stiglmayer dalam Mass Rape The War Against Women in Bosnia-Herzegovina dengan melakukan perkosaan pelaku merasa menang, perempuan korban dianggap sebagai musuh yang harus dihancurkan, ingin ‘bersenang-senang’ dengan gerombolan laki-laki lainnya, menganggap rendah perempuan, menganggap perempuan milik laki-laki, ingin memamerkan kuasa dan membuktikan kekuatan dirinya.

Pada kasus IN ini, berdasarkan rekonstruksi polisi di tempat kejadian perkara (TKP) terlihat bahwa korban dibuat sangat tergantung dengan pelaku yang mengambil laptop korban. Dimana laptop tersebut berisikan bahan-bahan skripsi korban. Atas ketergantungan tersebut, korban dimintakan uang berulang kali. Puncaknya korban diminta datang untuk mengambil laptopnya sendiri dengan menyerahkan sejumlah uang. Tiba di lokasi, bukan laptop yang diterima tetapi korban disekap, diperkosa secara brutal, hingga akhirnya dibunuh.

Menciptakan keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual adalah tanggung jawab bersama. Ini dilakukan dengan cara pertama, menghapus impunitas. Media dan masyarakat harus mendukung perempuan korban bicara dan melaporkan kasus yang dialaminya, memberikan situasi yang kondusif dengan tidak menyalahkan korban. Aparat sejatinya bekerja dengan menggunakan analisa gender dan perpektif perempuan dalam setiap proses peradilan. Pada kasus IN telah terjadi relasi kuasa tidak setara antara korban dan pelaku. Relasi kuasa menyebabkan korban tunduk, takut, tidak berani menolak setiap permintaan, maupun desakan pelaku dibawah dan/atau tanpa ancaman. Dengan perspektif tersebut, aparat dapat bekerja maksimal dan pelaku terbebas dari impunitas.

Kedua, menghadirkan peradilan yang berpihak pada kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban. Hakim harus mampu menciptakan keadilan sekalipun ada keterbatasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih menempatkan perkosaan sebagai ‘kejahatan terhadap kesusilaan’ (Pasal 285 – 291) dengan hukuman maksimal 15 tahun bila menyebabkan kematian. Hukuman harus memberikan efek jera pada pelaku maupun calon pelaku lainnya. Salah satunya dengan cara menggunakan pasal pemberat. Sehingga putusan yang dijatuhkan pun adalah hukuman seumur hidup sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada kasus perkosaan (LPS) diangkot, 25 April lalu.

Ketiga, penegakan jaminan perlindungan bagi saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Polisi harus menjaga identitas korban dan saksi sejak pemeriksaan di kepolisian hingga putusan pengadilan. Sehingga tidak muncul interpretasi dan pemberitaan media yang cenderung menyalahkan korban seperti keluar malam, memakai rok pendek, atau memacari preman.

Selain itu, adanya penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) sebagaimana Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri menyebutkan bahwa ‘Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya’. Sehingga perperspektif perempuan benar-benar digunakan.

Keempat, publik sejatinya tidak menjadikan korban sebagai korban kali keduanya (revictimisasi) dengan cara tidak menyalahkan atau menghakimi korban dengan sebutan ‘korban sebagai pacar, kekasih, atau teman dekat pelaku’ ataupun statement ‘pelaku melakukan ini karena kesal’. Bagaimana pun dukungan publik bisa menguatkan korban dan keluarganya menggapai kebenaran, keadilan, dan pemulihan.

Kelima, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) KUHAP penggabungan perkara gugatan ganti rugi dilakukan jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pada kasus ini, terutama karena korban telah meninggal dunia, sudah barang tentu menimbulkan kerugian bagi korban dan keluargnya. Untuk itu, Kepolisian diharapkan menyebutkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus kekerasan terhadap perempuan sejak BAP. Selain itu, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yakni Pasal 18 yang mengatur hak dari korban untuk mendapatkan restitusi atau pemulihan. Pasal ini sangat penting sebab keluarga korban membutuhkan dukungan untuk dapat pulih dari segenap kehilangan yang mereka derita akibat kejahatan itu.

Pada akhirnya, mewujudkan pemenuhan hak Konstitusional atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tanggung jawab Negara; aparat hukum, masyarakat, dan media. Terutama komitmen Indonesia sebagai salah satu Negara yang ikut menandatangani Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Dimana Pasal 4 menyebutkan bahwa Negara-negara penandatangan harus mengutuk tindakan tersebut, menghapuskannya, dan melakukan langkah-langkah strategis untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi perempuan haruslah menjadi perhatian semua pihak.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s