BAB II (KEWARGANEGARAAN DAN HAM)

BAB II

KEWARGANEGARAAN DAN HAM

♦  PENDAHULUAN

Rakyat merepukan salah satu unsur bagi terbentuknya suatu negara, disamping unsur wilayah dan unsur pemerintah. Rakyat yang tinggal diwilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap warganya.

 

♦  PENGERTIAN WARGA NEGARA

Orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara dahulu biasa disebut hamba atau kawula negara. Namun sekarang ini lazim disebut warga negra, karena sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka. Jadi warga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai anggota dari suatu negara.

            Orang yang berada disuatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi dua yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan bukan penduduk adalah orang-orang yang hanya tinggal sementara waktu saja disuatu wilayah negara.

            Selanjutnya penduduk dalam dalam suatu negara dapat dipilih lagi menjadi dua yaitu warga negara dan orang asing. Austin Raney (1982:35) menyatakan bahwa setiap negara memiliki sejumlah orang tertentu yang dianggap sebagai  warga negaranya dan sejumlah yang lain sebagai orang asing. Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota dari suatu negara tertentu. Mereka mempunyai hubungan secara hukum yang tidak terputus dengan negranya meskipun yang besangkutan telah berdomisili di luar negeri, asalkan ia tidak memutuskan kewarganegaraannya.

            Sedangkan orang asing adalah orang-orang yang untuk sementara atau tetap bertempat tinggal dinegara tertentu, tetapi tidak berkedudukan sebagai warga negara. Mereka mempunyai hubungan secara hukum dengan negara dimana ia tinggal hanya ketika ia masih bertempat tinggal diwilayah negara tersebut. Perbedaan status atau kedudukan sebagai penduduk dan bukan penduduk, juga penduduk warga negara dan penduduk bukan warga negara menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban.

            Di Indonesia diantara sesama warga negara masih dibedakan lagi antara warga negara asli dan warga negara keturunan asing. Hal ini dinyatakan dalam pasal 26 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi : “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang  bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Sebelum UUD 1945 diamandemen menurut pasal 6 ayat 1 UUD 1945 hanya warga negra asli yang dapat dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun setelah amandemen UUD 1945 tahun 2001 ketentuan tersebut diubah, untuk dapat menjadi calon Presiden sesorang antara lain harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya.

Selanjutanya mengenai istialah rakyat, Heuken SJ dkk (1988) mencatat ada empat arti dari istilah rakyat. Pertama, rakyat adalah kelompok orang yang diperintah atau lapisan bawah dalam masyarakat. Kedua, rakyat adalah kaum proletar. Ketiga, rakyat adalah semua penduduk disuatu tempat, negeri, atau daerah. Keempat, rakyat adalah golongan orang yang memiliki ikatan bersama yang kuat, karena memiliki warisan (misalnya sejarah, bahasa, nasib, adat, kebudayaan) dan atau  tujuan bersama.

 

♦  KEWARGANEGARAAN

Pengertian kewarganegaraan (citizenship) dapat dibedakan dalam dua arti yaitu kewarganegaraan dalam arti formal dan kewarganegaraan dalam arti material (Gautama dalam Paulus, 1983). Kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada hal ikhwal masalah kewarganegaraan yang umunya berada pada ranah hukum publik. Kewarganegaraan dalam arti material menunjukan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara. Kewarganegaraan menghasilkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara maupun negara.

a)      Penentuan Kewarganegaraan

Setiap negara mempunyai wewenang untuk menetukan siapakah yang dapat menajadi warga negaranya. Hukum Internasional memberi pengakuan bahwa tiap-tiap negara memiliki hak untuk menentukan siapa yang berhak menjadi warga negara dan bukan warga negara. Akan tetapi dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, negara tidak boleh melanggar general principles atau asas-asas umum hukum Internasional tentang kewarganegaraan (Heater, 1999). Dalam mementukan kewarganegaraan seseorang dikenal adanya asas kewarganegaraan yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis (Heater, 1999).

Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat dimana orang tersebut dilahirkan. Asas ius soli disebut juga asas daerah kelahiran. Sedangkan asas sanguinis adalah asas yang menetukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan.

Asas ius soli dan ius sanguinis dianggap sebagai asas yang utama dalam menentukan status hukum kewarganegaraan. Dalam prakteknya ada negara yang menganut asas ius soli dan ada yang menganut asas ius sanguinis. Akan tetapi sekarang ini umumnya negara menganut kedua asas tersebut secara simultan. Negara-negara imigran yaitu negara yang sebagian besar warga negaranya merupakan kaum pendatang atau cenderung didatangi orang asing maka kecenderungannya menggunakan asas ius soli sebagai asas kewarganegaraannya. Sebaliknya negara-negara imigran yaitu negara yang warganya cenderung keluar dari negara, maka kecenderungannya lebih menggunakan asas sanguinis.

Apatride berasal dari kata a artinya tidak dan patride artinya kewarganegaraan. Jadi apatride adalah orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Apatride ini bisa dialami oleh orang yang dilahirkan dari orangtua yang negaranya menganut asas ius sanguinis.

Bipatride berasal dari kata bi artinya dua dan patride artinya kewarganegaraan. Jadi bipatride adalah orang-orang yang memilki kewarganegaraan rangkap (ganda). Bipatride ini bisa dialami oleh orang yang dilahirkan oleh orangtua yang negaranya menaganut asas ius sanguinis didalam wilayah negara yang menganut asas ius soli.

b)      Cara Memperoleh dan Kehilangan Kewarganegaraan

Ada beberapa cara orang memperoleh status kewarganegaraan dan kehilangan kewarganegaraan (jimmly assiddiqie, 2006). Cara untuk memperoleh kewarganegaraan adalah:

  1. Citizenship by birth, memperoleh kewarganegaraan karena kelahiran. Jadi setiap orang yang lahir diwilayah negara dianggap sah sebagai warga negara. Citizenship by birth terjadi karena suatu negara menganut asas ius soli.
  2. Citizenship by descent, memperolah kewarganegaraan karena keturunan. Citizenship by descent terjadi karena negara menggunakan asas isu sanguinis.
  3. Citizenship by naturalization, pewarganegaraan orang asing atas kehendak sendiri mengajukan permohonan menjadi warga negara suatu negara dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentuakn untuk itu.
  4. Citizenship by regristration, pewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dianggap cukup dilakukan melalui prosedur administrasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan cara naturalisasi.
  5. Citizenship by incorporation of territory, proses pewarganegaraan karena terjadi perluasan wilayah negara.

Selanjutanya orang dapat kehilangan kewarganegaraan karena tiga kemungkinan atau cara yaitu:

  1. Renunciacion, tindakan sukarela seseoarang untuk meninggalkan status kewarganegaraan yang diperoleh di dua negara atau lebih.
  2. Termination, penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan mendapat kewarganegaraan negara lain.
  3. Deprivation, pencabutan secara paksa status kewarganegaraan karena yang bersangkutan dianggap telah melakukan kesalahan, pelanggaran atau terbukti tidak setia kepada negara berdasar undung-undang.

 

♦  WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

a)      Warga Negara Indonesia

Negara Indonesia telah menentukan siapa saja yang menjadi warga negara di dalam konstitusinya. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945. Berdasar ketentuan pasal 26 ayat 1 UUD 1945 tersebut, dapat diketahuibahwa orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah:

  1. Orang-orang bangsa Indonesia asli, dan
  2. Orang-orang bangsa lain dan yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara

Ketentuan pasal 26 ayat 1 tersebut penegasan bahwa untuk orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan warga negara, sedangkan bagi orang-orang bangsa lain untuk menjadi warga negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu dengan undang-undang. Undang undang yang mengatur lebih lanjut ketentuan pasal 26 UUD 1945 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia sejak Indonesia merdeka adalah undang undang No.3 tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara. Kemudian diubah dengan undang undang No.62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan undang undang No.3 tahun 1976 perubahan pasal 18 UU No.62 tahun 1958, dan terakhir diubah dengan UU No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik indonesia.

Pokok materi yang diatur dsalam Undang-Undang No.12 tahun 2006 meliputi:

1)      Siapa yang menjadi warga negara Indonesia

2)      Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia

3)      Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia

4)      Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia

5)      Ketentuan pidana

b)      Asas Kewarganegaraan Indonesia

Asas –asas umum yang dianut dalam UU No.12 tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1)      Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

2)      Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.

3)      Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4)      Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menetukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.

Dianutnya asas kewarganegaraan ganda terbatas dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang ini yang menyatakan bahwa dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan ingin memilih salah satu kewarganegaraan.

c)      Cara Memperoleh Kewarganegaraan Repbulik Indonesia

Berdasarkan UU No.12 tahun 2006 kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui:

1)      Kelahiran

2)      Pengankatan

3)      Perkawinan/Pernyataan

4)      Turut ayah atau ibu

5)      Pemberian

6)      Pewaranegaraan

d)      Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Perihal hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam pasal 23 UU No.12 tahun 2006 yang menyatakan bahwa warga negra Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

1)      Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri

2)      Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.

3)      Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri.

4)      Masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu dari Presiden.

5)      Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia

6)      Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia pada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

7)      Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.

8)      Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

9)      Bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir.

Disamping karena alasan yang diatur dalam pasal 23 diatas, kewarganegaraan republik Indonesia dapat hilang karena perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ini.

e)      Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

Dalam pasal 31 UU No.12 tahun 2006 dinyatakan bahwa seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur perwarganegaraan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri.

            Permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat perkawinan dengan orang asing sejak putusnya perkawinan. Kepala perwakilan Republik Indonesia akan meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri waktu paling lama 14 hari setelah menerima permohonan. Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia  diebrikan paling lambat 3 bulan oleh Menteri atau pejabat terhitung sejak tanggal diterimsnya permohonan.

 

♦  HAK DAN KEWAJIBAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Warga negara mempunyai sejumlah hak dan kewajiban terhadap negara mempunyai sejumlah hak dan kewajiban terhadap warganya. Pada tingkat tertinggi jaminan akan hak dan kewajiban negara tertuang dalam konstitusi negara atau undang undang daasar negara.

a)      Hak Warga Negara Indonesia

Hak warga negara Indonesia diatur dalam pasal 27 sampai dengan 34 UUD 1945, yaitu:

  1. Hak persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan.
  2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan.
  3. Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
  4. Hak berpendapat,berkumpul dan berserikat.
  5. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup serta kehidupannya.
  6. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
  7. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  8. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar,mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.
  9. Hak atas pengakuan,jaminan,perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
  10. Hak untuk berkerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
  11. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
  12. Hak atas status kewarganegaraan
  13. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh komunikasi dan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
  14. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.
  15. Hak memperoleh suara politik dari negara lain.
  16. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  17. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermatabat
  18. Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun
  19. Hak kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya
  20. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
  21. Hak untuk mendapatkan pendidikan.
  22. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional.
  23. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar
  24. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan.

b)      Kewajiban Warga Negara Indonesia

Kewajiban warga negara Indonesia antara lain diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28J,pasal 30 ayat 1,dan pasal 31 ayat UUD 1945 yaitu:

  1. Wajib menjunjung/mentaati hukum dan pemerintahan
  2. Wajib membela negara
  3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain
  4. Wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
  5. Wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara
  6. Wajib untuk mengikuti pendidikan serta

Oleh karena negara memiliki sifat memaksa dan mencakup semuanya,maka negara memiliki hak untuk menuntut warga negara mentaati dan melaksanakan hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut. Hak-hak warga negara wajib diakui, wajib dihormati, dilindungi, dan difasilitasi, serta dipenuhi oleh negara. Negara didirikan dan dibentuk memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup warganya (Asshiddiqie, 2006). Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara sebagaimana yang diatur dalam Pembukaan dalam pasal-pasal UUD 1945 antara lain sebagai berikut:

Hak negara, yaitu:

  1. Menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
  2. Memaksa setiap warga negara mentaati hukum yang berlaku.
  3. Hak untuk dibela apabila ada ancaman terhadap negara
  4. Melakukan monopoli etrhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Kewajiban negara, yaitu :

  • Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
  • Mencerdaskan kehidupan bangsa
  • Memajukan kesejahteraan umum
  • Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaan
  • Membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar
  • Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara
  • Memajukan kebudayaan ditengah peradaban dunia
  • Menjanmin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
  • Menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat
  • Memelihara faqir miskin dan anak-anak terlantar
  • Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan, masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan
  • Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan umum yang layak.

 

SUMBER :

BUKU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PENULIS:

  • Sri Harini Dwiyatmi, SH., MS.
  • Dr. Bambang Suteng Sulasmono, M.Si.
  • Drs. Widi Raharjo, M.Pd.
  • Kustadi, SH., MH.

PENERBIT :

PUSTAKA PELAJAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s